Legalitas KSP Melati Jaya Dipertanyakan, Lantas Sejauh Mana Pengawasan Diskoperindag Bondowoso

Bondowoso, BULETIN.CO.ID – Aktifitas Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Melati Jaya di wilayah Pancoran, Kabupaten Bondowoso, mulai menjadi sorotan. Dugaan ketidaksesuaian antara identitas badan hukum koperasi dengan pihak yang menjalankan operasional di lapangan memunculkan pertanyaan serius terhadap legalitas kelembagaan sekaligus efektivitas pengawasan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Bondowoso.
‎
‎Persoalan ini tidak boleh dipandang sebelah mata. Sebab, koperasi yang menjalankan kegiatan usaha simpan pinjam berkaitan langsung dengan kepercayaan dan keamanan dana masyarakat. Karena itu, kejelasan badan hukum, kepengurusan, perizinan, hingga pihak yang bertanggung jawab atas operasional menjadi aspek mendasar yang wajib dipastikan.
‎
‎Informasi yang dihimpun menyebutkan, muncul dugaan adanya penggunaan badan hukum koperasi milik pihak lain atau praktik kerja sama yang mekanisme dan legalitasnya belum terang. Jika benar demikian, persoalan tersebut perlu ditelusuri secara serius oleh instansi yang memiliki kewenangan pembinaan dan pengawasan.
‎
‎Sorotan semakin menguat setelah Slamet, yang dikonfirmasi mengenai aktivitas KSP Melati Jaya Pancoran, memberikan keterangan yang justru menyisakan sejumlah pertanyaan.
‎
‎Saat ditanya mengenai siapa pengelola KSP Melati Jaya Pancoran, Slamet menyebut dirinya bukan pihak yang dimaksud.
‎
‎“Bukan, Om. Setahu saya manajernya Melati Jaya Pak Hendra,” ujarnya.
‎
‎Ketika dikonfirmasi lebih lanjut mengenai kepemilikan badan hukum koperasi dan kemungkinan penggunaannya oleh manajer berbeda atas nama Murakip, Slamet mengaku tidak mengetahui secara pasti.
‎
‎“Maaf, takut salah, soalnya saya enggak tahu. Sampean jelasnya langsung ke Pak Hendra,” terangnya.
‎
‎Slamet juga kembali menegaskan bahwa dirinya bukan pimpinan KSP Melati Jaya Pancoran.
‎
‎“Bukan, Bapak. Cuma kerja sama saja,” jelasnya.
‎
‎Keterangan tersebut menjadi pintu masuk bagi Diskoperindag Bondowoso untuk melakukan penelusuran lebih jauh. Sebab, istilah kerja sama tidak cukup dijadikan alasan untuk mengabaikan kepastian legalitas. Harus ada kejelasan mengenai siapa pemilik dan pengelola badan usaha, siapa yang bertanggung jawab secara hukum, serta bagaimana dasar perjanjian kerja sama tersebut.
‎
‎Lantas, di mana fungsi pengawasan Diskoperindag Bondowoso?
‎
‎Jika sebuah koperasi menjalankan aktivitas simpan pinjam dengan identitas pengelola yang belum jelas, apakah Diskoperindag sudah melakukan pemeriksaan administrasi dan kelembagaan secara menyeluruh? Apakah data badan hukum, susunan pengurus, manajer, serta izin operasional telah dicocokkan dengan aktivitas nyata di lapangan?
‎
‎Pertanyaan tersebut penting dijawab. Jangan sampai fungsi pembinaan dan pengawasan hanya sebatas pendataan administratif, sementara persoalan mendasar terkait legalitas dan pihak yang bertanggung jawab justru luput dari perhatian.
‎
‎Dalam ketentuan Permenkop UKM Nomor 8 Tahun 2023, khususnya Pasal 17 ayat (2), terdapat ketentuan mengenai pencabutan izin usaha apabila ditemukan cacat hukum, penyalahgunaan, ketidakbenaran atau pemalsuan data, dokumen, dan informasi yang dilakukan secara sengaja oleh koperasi.
‎
‎Namun, penerapan sanksi tentu harus didasarkan pada hasil pemeriksaan dan pembuktian sesuai ketentuan yang berlaku. Artinya, dugaan yang muncul saat ini harus dijawab melalui pemeriksaan objektif, bukan sekadar asumsi ataupun pembiaran.
‎
‎Diskoperindag Bondowoso perlu segera memastikan sejumlah dokumen penting, mulai dari akta pendirian dan pengesahan badan hukum, susunan pengurus yang tercatat secara resmi, izin usaha simpan pinjam, legalitas jaringan pelayanan, hingga dokumen perjanjian kerja sama apabila terdapat keterlibatan pihak lain.
‎
‎Lebih jauh, instansi terkait juga perlu memastikan apakah operasional KSP Melati Jaya Pancoran sesuai dengan wilayah, bentuk kegiatan, dan cakupan izin yang dimiliki.
‎
‎Publik tidak membutuhkan sekadar penjelasan normatif bahwa koperasi berada dalam pembinaan pemerintah daerah. Yang dibutuhkan adalah bukti konkret bahwa pengawasan benar-benar berjalan dan setiap dugaan persoalan legalitas ditindaklanjuti.
‎
‎Jangan sampai Diskoperindag baru bergerak setelah persoalan menjadi konsumsi publik atau muncul korban dari masyarakat.
‎
‎Jika seluruh aktivitas telah sesuai aturan, Diskoperindag harus berani menyampaikan hasil verifikasi secara terbuka. Sebaliknya, apabila ditemukan pelanggaran, penindakan harus dilakukan tanpa pandang bulu.
‎
‎Kini, masyarakat menunggu jawaban: apakah KSP Melati Jaya Pancoran benar-benar beroperasi sesuai ketentuan, atau justru terdapat persoalan legalitas yang belum tersentuh pengawasan?
‎
‎Sebab, pengawasan bukan hanya soal keberadaan sebuah lembaga dalam daftar pembinaan, melainkan tanggung jawab memastikan setiap aktivitas koperasi berjalan sesuai hukum dan tidak merugikan masyarakat.(Nang)