Scroll untuk baca artikel
Hukum

Baru Tiga Bulan Bebas, Mantan Kadis BSBK Bondowoso Kembali Jadi Tersangka Korupsi Rp1,2 Miliar

×

Baru Tiga Bulan Bebas, Mantan Kadis BSBK Bondowoso Kembali Jadi Tersangka Korupsi Rp1,2 Miliar

Sebarkan artikel ini
Bondowoso
Mantan Kadis BSBK Bondowoso saat digelandang menuju mobil tahanan setelah ditetapkan tersangka oleh Kejari Bondowoso

Bondowoso, BULETIN.CO.ID – Belum lama menghirup udara bebas setelah menjalani hukuman penjara, mantan Kepala Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (BSBK) Kabupaten Bondowoso berinisial M kembali tersandung perkara hukum. Kali ini, M kembali ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek rekonstruksi Jalan Pakisan–Sumber Balen.
‎
‎Kejaksaan Negeri (Kejari) Bondowoso secara resmi menetapkan M sebagai tersangka pada Senin (16/11/2026). Penetapan tersebut merupakan pengembangan penyidikan perkara dugaan penyimpangan penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN Tahun Anggaran 2022.
‎
‎Sebelumnya, penyidik Kejari Bondowoso telah menetapkan RH, selaku Direktur CV Riandra Jaya, sebagai tersangka dalam perkara yang sama. Penetapan RH dilakukan enam hari sebelum M menyusul ditetapkan sebagai tersangka.
‎
‎Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Bondowoso, Dian Purnama, mengungkapkan bahwa M diduga terlibat dalam perkara tersebut saat menjabat sebagai Kepala Dinas BSBK sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
‎
‎Menurutnya, penyidik telah menemukan bukti yang cukup untuk meningkatkan status hukum M menjadi tersangka.
‎
‎”Pada hari Senin, 16 November 2026, penyidik pada Bidang Tindak Pidana Khusus Kejari Bondowoso menetapkan M sebagai tersangka terkait penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi penggunaan anggaran yang berasal dari dana DAK APBN Tahun Anggaran 2022,” jelas Dian.
‎
‎Perkara ini berkaitan dengan proyek rekonstruksi Jalan Pakisan–Sumber Balen yang dikelola Dinas BSBK Bondowoso. Dalam proyek tersebut, M diketahui menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa kepada CV Riandra Jaya dengan nilai kontrak sekitar Rp4,7 miliar.
‎
‎Namun, dalam proses pelaksanaan pekerjaan, penyidik menemukan sejumlah dugaan perbuatan melawan hukum. Salah satu persoalan yang terungkap adalah adanya ketidaksesuaian hasil pekerjaan konstruksi fisik dengan spesifikasi maupun ketentuan dalam kontrak.
‎
‎Dugaan penyimpangan tersebut berdampak pada kerugian keuangan negara yang nilainya tidak sedikit.
‎
‎Berdasarkan Laporan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) dari BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur tertanggal 14 Agustus 2026, kerugian negara dalam perkara tersebut ditaksir mencapai kurang lebih Rp1,2 miliar.
‎
‎Atas dugaan keterlibatannya, M disangkakan dengan ketentuan pidana berlapis, yakni Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.
‎
‎Selain itu, penyidik juga menerapkan pasal subsidair, yakni Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
‎
‎Tidak berhenti pada penetapan tersangka, penyidik langsung melakukan penahanan terhadap M di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Bondowoso.
‎
‎Langkah penahanan tersebut dilakukan setelah penyidik mengantongi sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Selain itu, ancaman pidana dalam pasal yang disangkakan melebihi lima tahun penjara. Penahanan juga dinilai diperlukan guna memperlancar proses pemeriksaan lanjutan hingga tahapan penuntutan.
‎
‎Kembali Tersandung Perkara Korupsi
‎
‎Nama M sebelumnya juga pernah menjadi sorotan dalam perkara korupsi proyek infrastruktur di Kabupaten Bondowoso.
‎
‎Pada Juli 2024, M ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2022 untuk proyek rekonstruksi jalan di Dusun Bata, Desa Tegaljati, Kecamatan Sumber Wringin.
‎
‎Dalam perkara tersebut, M tidak sendiri. Ia terseret bersama dua pengusaha asal Kabupaten Jember berinisial ES dan RM.
‎
‎Atas perkara sebelumnya, M dijatuhi hukuman dua tahun penjara serta denda Rp300 juta subsider kurungan. Setelah menyelesaikan masa hukumannya, M akhirnya kembali menghirup udara bebas sekitar tiga bulan lalu.
‎
‎Namun, kebebasan yang baru dinikmati tersebut kini kembali terhenti. M harus berhadapan dengan proses hukum baru terkait dugaan korupsi proyek jalan Pakisan–Sumber Balen yang berlangsung ketika dirinya masih menduduki jabatan strategis di Dinas BSBK Bondowoso.
‎
‎Kasus ini kembali menjadi perhatian publik, sekaligus menambah daftar persoalan dugaan penyimpangan anggaran infrastruktur di Kabupaten Bondowoso. Proses hukum selanjutnya akan menjadi bagian penting untuk mengungkap secara terang pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam perkara tersebut.(Nang)

**) IIkuti berita terbaru BULETIN.CO.ID di Google News klik disini dan jangan lupa di follow.
banner 400x130