Blitar, BULETIN.CO.ID— Kesiapan anggaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) dan Pemilihan Anggota BPD menjadi salah satu sorotan utama dalam hearing pembahasan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2027. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar, M. Rifa’i, memimpin langsung pertemuan tersebut di Kantor DPRD, Selasa (20/10/2026).
Perwakilan pemerintah desa menyampaikan pentingnya kepastian anggaran guna menjamin pelaksanaan pesta demokrasi di tingkat desa berjalan lancar, aman, dan demokratis tanpa kendala dana yang berarti.
Menanggapi hal tersebut, M. Rifa’i menegaskan bahwa kebutuhan anggaran penyelenggaraan Pilkades dan Pemilihan BPD adalah hal yang sangat mendasar dan harus diakomodir dengan baik dalam rancangan ADD 2027.
“Pilkades adalah pilar demokrasi di tingkat paling bawah. Tidak boleh terhambat hanya karena persoalan anggaran. DPRD akan memastikan kebutuhan tersebut tercermin dengan jelas dalam pembahasan APBD 2027,” ujar M. Rifa’i.
Selain kebutuhan kegiatan politik desa, operasional rutin pemerintahan desa serta pemenuhan hak purnatugas para perangkat desa juga disorot dalam pertemuan tersebut. Pemerintah desa berharap besaran ADD tahun depan minimal tetap setara dengan tahun 2025.
M. Rifa’i menegaskan komitmen DPRD untuk mengawal seluruh usulan yang masuk agar menjadi pertimbangan serius dalam pembahasan anggaran nantinya. Forum ini bukan sekadar seremonial, melainkan langkah nyata mendengarkan suara desa secara langsung.
“Aspirasi yang disampaikan hari ini akan kami catat dan kawal hingga menjadi kebijakan anggaran yang nyata. DPRD hadir untuk memastikan desa tetap kuat dan terlayani dengan baik,” pungkasnya.
