Pamekasan, BULETIN.CO.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan melalui Bagian Umum Sekretariat Daerah (Sekda) memberikan klarifikasi resmi terkait ramainya sorotan publik atas alokasi anggaran kebutuhan rumah tangga Bupati senilai Rp102,4 juta pada APBD Tahun Anggaran 2026.
Pos anggaran yang sempat memicu perbincangan karena mencantumkan komoditas tisu basah tersebut ditegaskan sudah sesuai regulasi dan melewati proses rasionalisasi yang ketat.
Kepala Bagian Umum Sekda Pamekasan, Sherlinda Megayanti, menjelaskan bahwa pos belanja tersebut merupakan bagian dari hak protokoler serta belanja wajib kedinasan yang mengikat demi menunjang fasilitas operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Kebijakan penganggaran ini secara legal formal diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2000.
“Mungkin kelihatan besar karena langsung dilihat nominal totalnya secara utuh. Namun jika nominal Rp102,4 juta itu dibagi 12 bulan dan dihitung per hari dalam setahun, nilainya tidak seberapa. Sifatnya adalah pemenuhan hak pelayanan pimpinan dan wajib kami anggarkan karena mengikat,” ujar Sherlinda saat memberikan keterangan kepada awak media di ruang kerjanya. Kamis (22/10/2026).
Bukan Hanya Tisu Basah
Menanggapi reaksi publik yang terfokus pada frasa “tisu basah” di dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP), Sherlinda meluruskan adanya kesalahpahaman. Paket pengadaan dengan metode Pengadaan Langsung tersebut sebenarnya merupakan paket kesatuan untuk seluruh kebutuhan sanitasi, alat pel, hingga cairan pembersih massal demi perawatan Pendopo Ronggosukowati.
“Salah satu yang ramai di berita kan tisu basah. Padahal isinya bukan hanya itu, melainkan paket alat kebersihan dan bahan pembersih. Kalau orang tidak tahu detailnya, hanya melihat judul lalu langsung diklik karena penasaran,” urainya.
Ia memastikan seluruh operasional barang dialokasikan murni untuk kebutuhan fasilitas di Pendopo Rumah Dinas Bupati, termasuk dalam rangka memfasilitasi pelayanan bagi tamu-tamu kedinasan yang berkunjung.
“Kalau ada tamu ke pendopo lalu butuh tisu atau fasilitas bersih-bersih, kan tidak mungkin Pak Bupati harus membeli sendiri. Di situlah fungsi Bagian Umum dalam memfasilitasi pelayanan pimpinan,” imbuhnya.
Pihak Bagian Umum Setda Pamekasan juga menjamin pos anggaran ini telah melewati pengawasan dan penghematan berkali-kali sejak masa pandemi Covid-19. Kontrol serapan anggaran operasional domestik ini rata-rata berada di angka Rp7 juta hingga Rp8 juta per bulan tergantung pada intensitas kegiatan bupati.
“Kami sudah meminimalkan sedemikian rupa. Tiap tahun pun kami menghadapi pemeriksaan internal dan eksternal. Jika ada inefisiensi atau pemborosan anggaran, pasti itu langsung menjadi temuan dan perhatian khusus bagi tim pemeriksa,” pungkas Sherlinda.
Sebelumnya pos anggaran tersebut mendapat sorotan dari salah seorang aktivis Pamekasan, Moh. Agung. Ia menilai anggaran Rp102,4 juta untuk kebutuhan rumah tangga kepala daerah terbilang besar jika melihat jenis barang yang tercantum dalam data RUP.
“Nominal Rp100 juta untuk kebutuhan rumah tangga yang disebutkan di dalamnya itu cukup besar, apalagi sekarang masyarakat dipaksa untuk swadaya dengan alasan pemerintah tidak ada anggaran,” katanya.
Menurut Agung, penggunaan anggaran daerah perlu memperhatikan skala prioritas, terlebih di tengah kondisi ekonomi yang menuntut pemerintah lebih cermat dalam mengelola keuangan publik.
“Pengadaan ini perlu dibuka secara transparan, mulai dari jumlah barang, harga satuan, hingga realisasi belanja. Dengan begitu, masyarakat dapat mengetahui apakah penggunaan anggaran telah sesuai dengan kebutuhan dan prinsip efisiensi,” tutupnya.
Hal tersebut juga sempat dibahas dan ramai di media sosial (Medsos) akun Tiktok @Matrawi. Dari pembahasan tersebut mendapat berbagai macam tanggapan para netizen.
“Warga disuruh swadaya untuk memperbaiki jalan, eh tidak tahunya dibuat beli tisu basah,” celetuk akun bernama @masboy89.
