Blitar, BULETIN.CO.ID – Persoalan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan cengkeh Branggah Banaran/Senggrong yang menyeret warga Desa Sidorejo, Kecamatan Doko, mendapat perhatian serius dari DPRD Kabupaten Blitar.
Komisi III DPRD Kabupaten Blitar yang membidangi hukum, pemerintahan, dan pertanahan menerima langsung hearing dari perwakilan masyarakat Sidorejo bersama kuasa hukum dari Law Office RH & Partners, Sabtu (24/10/2026).
Hearing tersebut dipimpin langsung Ketua Komisi III, Sugianto, didampingi Wakil Ketua dan anggota Komisi III lainnya sebagai bentuk keberpihakan legislatif terhadap persoalan pertanahan warga.
Dalam pertemuan itu, warga menyampaikan keluhan terkait kejelasan HGU perkebunan yang selama ini menimbulkan keresahan dan ketidakpastian hukum bagi masyarakat sekitar lokasi perkebunan.
Menanggapi hal tersebut, Sugianto menegaskan DPRD tidak akan tinggal diam dan akan mengawal aspirasi warga hingga tuntas sesuai koridor hukum.
“Kami mendengarkan langsung keluhan warga Sidorejo. Persoalan HGU ini menyangkut hak masyarakat dan harus disikapi dengan serius, transparan, dan sesuai aturan hukum yang berlaku,” ujar Sugianto.
Menurutnya, Komisi III memiliki tanggung jawab memastikan setiap permasalahan pertanahan di Blitar mendapatkan kejelasan dan solusi yang berkeadilan, tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.
Ia menambahkan, pihaknya akan segera mendorong koordinasi lintas instansi, termasuk dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan pihak perusahaan pemegang HGU, untuk mencari titik temu penyelesaian.
“Melalui hearing ini, kami berkomitmen mendorong tindak lanjut yang jelas dan transparan. Tujuannya satu, memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi warga Desa Sidorejo,” pungkasnya.
