Blitar, BULETIN.CO.ID – Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Supriadi, menunjukkan komitmen kuat dalam mengawal akuntabilitas anggaran daerah dengan memimpin langsung Rapat Kerja Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Selasa (20/10/2026) malam.
Rapat kerja tersebut digelar untuk menindaklanjuti hasil evaluasi Gubernur Jawa Timur terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2026.
Rapat yang berlangsung hingga malam hari itu merupakan wujud keseriusan DPRD dalam menjalankan fungsi anggaran agar dokumen perubahan APBD benar-benar sempurna sebelum ditetapkan.
Dalam pembahasan, Banggar DPRD dan TAPD Pemkab Blitar membedah secara detail setiap catatan, koreksi, dan rekomendasi yang diberikan Gubernur sebagai bahan penyempurnaan Ranperda Perubahan APBD.
Ketua DPRD Supriadi menegaskan, seluruh catatan evaluasi dari Gubernur tidak boleh dianggap sepele dan harus dicermati satu per satu agar selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Kita ingin memastikan setiap rupiah dalam Perubahan APBD ini sesuai aturan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Evaluasi Gubernur adalah panduan utama untuk menyempurnakan, jadi harus kita kawal ketat,” ujar Supriadi.
Menurutnya, penyelarasan antara hasil evaluasi provinsi dengan kebutuhan pembangunan daerah menjadi kunci agar APBD Perubahan 2026 mampu menjawab tantangan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berkelanjutan di Blitar.
Melalui rapat kerja tersebut, DPRD dan Pemkab Blitar berupaya memastikan pengelolaan anggaran berjalan efektif, transparan, dan akuntabel.
Dengan penyempurnaan yang ketat tersebut, diharapkan Perubahan APBD 2026 dapat segera ditetapkan dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Blitar.
